ahok di pimpong kemendagri

soal-apbd-p-2015-ahok-merasa-dipingpong-kemendagri-E1m

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali senewen dgn Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya sampai sekarang APBD Perubahan 2015 belum serta disahkan.

Ahok mengaku Kementerian Dalam Negara (Kementerian Dalam Negeri) konsisten mengembalikan draft Design Budget Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) DKI 2015. Elemen ini sanggup dibuktikan Ahok bersama mempunyai catatan seluruhnya kronologis RAPBD-P 2015.

“Makanya aku bilang ada unsur apa di Kementerian Dalam Negeri? Dipingpong sana pingpong sini. Aku miliki kronologi kumplit sama rekamannya,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Pendapat Ahok ini bisa dibuktikan buat tanya lebih lanjut terhadap Kepala Tubuh Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati. Pasalnya DKI berulang kali mengirimkan draft RAPBD-P ke Kementerian Dalam Negeri tetapi berulang kali pun dikembalikan pada DKI.

“Cari-cari argumen saja mereka seluruh, minta surat lah atau apa dikembalikan. Maka Itu aku bilang daerah lain digituin enggak? Oleh Sebab Itu lama-lama aku sanggup ribut ini, sejauh ini penganggaran di DKI betul enggak? Dirjen (Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri) bilang enggak betul kan? Kok apabila enggak betul, dapat sangat mudah lolos di Kementerian Dalam Negeri? Sekarang Ini (penganggaran) telah betul kok,” kata Ahok.

Utk nilai RAPBD-P 2015 yg diajukan ialah se gede Rp65 triliun. Jumlah ini lebih mungil dibanding APBD DKI 2015 segede Rp69,28 triliun.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta Saefullah sampai waktu ini tetap ada 27 unit kerja piranti daerah (SKPD) yg sampai sekarang belum menginput Gagasan Kerja & Budget (RKA).

Dari 27 SKPD yg belum menginput antara lain Lembaga Perhubungan & Transportasi (Dishubtrans) DKI, Instansi Kesehatan DKI, Instansi Komunikasi Berita & Kehumasan (Diskominfomas) DKI, sekian banyak kelurahan, & lain-lain.

“Contohnya ada aktivitas pembinaan & dianggarkan senilai Rupiah 50 juta. Tetapi SKPD tersebut belum menginput spesifikasinya detil aktivitas sampai banyaknya Rupiah 50 juta. Menjadi kami eksekusi pukul 00.00 & besok Rabu telah kami dorong lagi ke Kementerian Dalam Negeri,” kata Saefullah.

Comments are closed.