Masyarakat Berhak Tolak Ikut Program Bela Negara

Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) (foto: Okezone)

Pembentukan bela negeri dgn pelatihan basic kemiliteran yg direncanakan oleh KEMENHAN (Kemhan), dikhawartirkan mampu mengakses ruangan terbentuknya bermacam macam macam milisi atau paramiliter baru. Merujuk kepada periode dulu, milisi lebih sering jadi bidang dari bermacam konflik yg ada di Indonesia.

“Seperti milisi di Timor Leste, milisi di Aceh, milisi di Papua, ataupun seperti Pamswakarsa di Jakarta,” ucap Direktur Imparsial Poengky Indarti terhadap Okezone, Jumat (16/10/2015).

Dirinya menyambung, opini Menhan Jenderal (Purn) Ryamirzad Ryacudu terkait masyarakat negeri yg menolak butuh angkat kaki dari Indonesia, menyiratkan bahwa acara tersebut bernuansa militer. Dirinya serta mengecam pendapat tersebut sebab tidak searah dgn HAM, khususnya resolusi PBB terkait prinsip concentius objection.

“Pada prinsip tersebut, mengakui bahwa tiap-tiap penduduk negeri yg atas basic keyakinan & agamanya mempunyai wewenang menolak wajib militer dikarenakan menolak penyelesaian konflik bersama senjata,” papar Pengky.

Bahkan, terkait hal itu, Komisi Tinggi HAM PBB pula sudah mengeluarkan resolusi berkaitan penolakan pada wajib militer oleh seorang. “Sudah AdarResolusi mengenai penolakan wajib militer,” pungkasnya.

Comments are closed.